Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, demokrasi, hukum, dan nilai/moral ?

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik 


Pendidikan Kewarganegaraan diakui sebagai bidang yang multifacet PKn diartikan sebagai pendidikan politik yang yang fokus materinya peranan warga negara daam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. PKn sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua yang kesemua itu diproses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasar Pancasila dan UUD 1945

PKn didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan, yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural kewarganegaraan, dan kajian ilmiah kewarganegaraan
Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Prewitt & Dawson, dan Aziz dkk dalam Cholisin, 2004:10). Pendidikan Kewarganegaraan lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar (Cholisin, 2004:11). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Menurut Handa S. Abidin, S.H., LL.M. :

Pendidikan Politik (1) adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik). Pendidikan Politik (2) adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik).

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi


Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratik di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal.

Maksud demokrasi secara horizontal adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Hal ini tercermin pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Sementara itu, demokrasi secara vertikal ialah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya (intelegensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya). Di kalangan Taman Siswa dianut sikap tutwuri handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan.
Sedangkan demokrasi pendidikan dalam pengertian yang luas mengandung tiga hal yaitu :

1. Rasa hormat terhadap harkat sesama manusia

Demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati.

2. Setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat

Dari prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia itu harus dididik, karena dengan pendidikan itu manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat, baik dan sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis dan komprehensif serta kritis sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan dan kesempatan yang luas.

3. Rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama

Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Oleh sebab itu, tidak ada seseorang yang karena kebebasannya berbuat sesuka hatinya sehingga merusak kebebasan orang lain atau kebebasannya sendiri.
Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya tercapai bila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memanjukan kepentingan bersama karena kebersamaan dan kerjasama inilah pilar penyangga demokrasi. Berkenaan dengan itulah maka bagi setiap warga negara diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan (civic), ketatanegaraan, kemasyarakatan, soal-soal pemerintahan yang penting;
2. suatu keinsyafan dan kesanggupan semangat menjalankan tugasnya dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri;
3. suatu keinsyafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah.

 
3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan hukum


PKn memiliki misi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan moral/karakter. Sebagai pendidikan demokrasi, esensinya misi PKn untuk meningkatkan kemampuan partisipasi warga Negara dalam mengembangkan dan memelihara system politik demokrasi Pancasila. Sedangkan sebagai pendidikan hukum misi PKn adalah mewujudkan warga Negara yang memiliki kesadaran hokum. Selanjutnya sebagai pendidikan karakter misi PKn adalah membentuk warga Negara yang memiliki sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki visi sebagai nation and character building. Yakni membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasilais, karena ideologi Pancasila merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Selain berdimensi identitas, Pancasila juga berdimensi humanitas (sila kedua dan keempat) dan universalitas (sila pertama dan keempat) (lihat, Sartono Kartodirdjo,1993: 214). Ketika Indonesia menjadi negara merdeka, proses menjadi bangsa Indonesia terus berlangsung ( masih dalam proses pembentukan). Penduduk Indonesia baru lebih merupakan sejumlah kumpulan kelompok etnis dan ras tertentu. Sehingga tidak mengherankan dalam perjalanan sebagai negara merdeka, NKRI sering dihadapkan pada terjadinya konflik sosial yang keras dan gerakan separatis yang sangat potensial menimbulkan disintegrasi bangsa. Pada negara bangsa yang demikian, “bangsa itu akan terbentuk ketika telah adanya kesepakatan bentuk partisipasi politik dan rezim politik (konstitusi) yang hendak dikembangkan” ( Ramlan Surbakti, 1992). Kesepakatan ini mulai menemukan bentuknya pada era reformasi ini. PKn yang bertujuan mengembangkan kompetensi warga negara berpartisipasi secara bertanggung jawab /sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) yang sedangkan dikembangkan di era reformasi ini menduduki posisi strategis dalam pembangunan karakter kebangsaan ini.

PKn sebagai pendidikan hukum dimaksudkan adalah pendidikan hukum dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Atau negara demokrasi konstitusional (UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) dan (3) ). Internasional Commission of Jurist yang merupakan organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok 1965 memposisikan PKn sebagai salah satu syarat-syarat dasar bagi terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law.

4. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai/Moral

Pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila Apakah sesungguhnya pendidikan nilai dan moral itu? Untuk memahami konsep pendidikan nilai secara teoritik, Herman (1972), mengemukakan suatu prinsip yang mendasar, yakni bahwa ” … value is neither thought nor cought, is learned”, yang artinya bahwa sustansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui belajar. Dan moral, dalam perkembangannya diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Dalam kehidupan bermasyarakat , pendidikan nilai dan moral sudah berlangsung didalamnya. Sebagai contoh, dalam bentuk tradisi-tradisi atau adat-adat masyarakat, tradisi turun temurun seperti dongeng, nasihat, simbol-simbol, legenda dan kesenian daerah. Misal, legenda di seluruh penjuru tanah air seperti Malin Kundang dari Sumatra Barat dan Sangkuriang dari Jawa Barat digunakan sebagai stimulus dalam pembahasan suatu konsep nilai dan moral bahwa ” surga ada di telapak kaki ibu”. Disini dalam konteks pendidikan nilai dan moral mencakup substansi dan proses pengembangan nilai patriotisme seperti cinta tanah air, hormat pada para pahlawan, yang sengaja dikemas untuk melahirkan individu sebagai warganegara yang cerdas dan baik serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. 1. Bagaimana PKn sebagai Mata Pelajaran yang Memiliki Misi adalah Pendidikan Nilai dan Moral? Khusus mengenai pendidikan nilai dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Rebublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional secara Khusus tidak menyebutkan, namun secara implisit, antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan, yang secara substansif dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Hal itu juga ditopang oleh rumusan landasan kurikulum, yang dalam pasal 36 ayat (3) secara eksplisit perlu memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, perekembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, keragaman potensi daerah dan lingkungan dan peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, dinyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk antara lain untuk ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mendapatkan kehidupan bangsa yang cerdas dalam arti yang luas tentu diperlukan warganegara yang cerdas juga dalam arti yamg luas. Upaya untuk mencerdaskan warganegara dapat ditempuh melalui program pendidikan nasional, sebagaimana hal tersebut tersurat dalam Pasal 31 UUD 45 ayat (3) (Amandemen keempat 10 Agustus 2002), ” Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Mengapa PKN diberikan sebagai pendidikan nilai dan moral di sekolah? Karena pendidikan nilai memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh lebih kompleks dari pada dimensi teoritisnya karena terkait dengan konteks sosio-kultur dimana pendidikan nilai itu dilaksanakan. Karakter yang baik (good character) mengandung tiga dimensi nilai moral:

1. Dimensi wawasan moral (knowing moral values)

a. Kemampuan mengambil pandangan orang lain (perspective taking)
b. Penalaran moral (moral reasoning)
c. Mengambil keputusan(decision-making)
d. Pemahaman diri sendiri (self-knowledge)

2. Dimensi perasaan moral (moral feeling)

a. Kata hati/ nurani (conscience)
b. Harapan diri sendiri (self-esteem)
c. Merasakan diri orang lain (empathy)
d. Cinta kebaikan (loving the good)
e. Kontrol diri (self-control)
f. Merasakan diri sendiri (humility)

3. Demensi perilaku moral 

a. Kompetensi (competence)
b. Kemauan (will)
c. Kebiasaan (habit)

Pendidikan moral secara formal-kurikuler terdapat dalam mapel:
1. Pendidikan pancasila dan PKN, mencakup pendidikan sikap, keyakinan, perilaku dalam hubungan manusia dengan negaranya, masyarakatnya dan bangsanya.
2. Pendidikan Agama, mencakup sikap, keyakinan dan perilaku dalam hubungan manusia dengan khaliq Tuhan YME, hubungan manusia dengan manusia lain dan alam.
3. Pendididkan Bahasa dan Seni, mencakup pendidikan nilai yang menyangkut pemaknaan dan penghargaan terhadap harmoni(keindahan, keserasian).
4. Dalam hubungan antara manusia dan alam semesta. Dengan berlakunya UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi secara imperative wajib memuat pendidikan agama, pendidiakan kewarganegaraan dan bahasa. (Ps. 37 ayat (2)). UU RI tentang Sisdiknas tersebut, tidak lagi mengenal adanya Pancasila secara tersendiri yang ada hanyalah pendidikan kewarganegaraan yang harus diartikan pendidikan kewarganegaraan yang berintikan nilai dan moral yang secara substansif terkandung dalam pancasila. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara substansif menurut UU Sisdiknas tersebut pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pedagogis untuk mengembangkan rasa dan intuisi kebangsaan dan cinta tanah air atau patriotism serta nilai dan kebajikan demokratis (democratic virtues and culture). Pendidikan dan pengajaran PKn harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian oleh Kementrian PKK dirumuskan tujuan pendidiakan “… untuk mendidik warganegara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Negara dan masyarakat”, dengan sifat-sifat sebagai berikut. “Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; perasaan cinta kepada alam; perasaan cinta kepada Negara; perasaan cintadan hormat kepoada ibu dan bapak; perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisah dari keluarga dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesame anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan keyakinan bahwa Negara memerlukan warga Negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban dan jujur dalam pendidikan dann tindakan.” (Djojonegoro, 1996: 75-76) Hakekat tujuan pendidikan tersebut di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1950, Bab II, pasal 3 (Djojonegoro, 1996:76) dirumuskan menjadi “ membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis, serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Di situ pun, hakikat pengembangan warga Negara yang cerdas, demokratis dan religius secara konsisten dipertahankan. Proses pendidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan nilai dan sikap ini di dunia barat di kenal dengan “value education, affective education, moral education, character education”. Di Indonesia, wacana pendidikan nilai tersebut secara kurikuler terintegrasi antara lain dalam pendidikan bahasa dan seni. Muatan pendidikan kewarganegaraan, secara substansi dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Di SD PPKn bertujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari – hari yang di dasarkan kepada nilai – nilai pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PPKn 1994, secara peradigmatik sesungguhnya masih sama dengan PMP sebelumnya. B.

Pendidikan Nilai dan Moral dalam Standar Isi Kurikulum PKn SD Dalam ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah, menurut Permendiknas NO.22 Tahun 2006 secara umum meliputi substansi kurikuler yang didalamnya menandung nilaidan moral sebagai berikut:
1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Norma, hukum dan peraturan
3. Hak asasi manusia
4. Kebutuhan warga negara
5. Konstitusi negara
6. Kekuasaan dan politik
7. Pancasila, dan
8. Globalisasi.

Hubungan interaktif proses pengembangan nilai dan moral dengan proses pendidikan di sekolah harus dilihat dalam paradigma pendidikan nilai secara konseptual dan operasional. Konsep-konsep “values education, moral education, education for virtues” yang secara teoritik, oleh linckona (1992) diperkenalkan sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannyaselain mengembangkan pikiran, atau menurut bloom untuk mengembangkan ilai dan sikap. Seperti dikutip lickona (1992) Theodora rosevelt (mantan presiden USA) mengatakn bahwa “mendidik orang, hanya tertuju pada pikirannya bukan moralnya, sama dengan mendididikan keburukan kepada masyarakat. Lebih jauh juga Lickona (1992:6-7) melihat bahwa para pemikir dan pembangun demokrasi, sebagai paradigma kehidupan di dunia barat, berpandangan bahwa pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan berhasilnya kehidupan demokrasi. Setiap individu warganegara seyogyanya mengerti dan memiliki komitmen terhadap fondasi moral demokrasi yakni menghormati hak orang lain, mematuhi hukum yang berlaku, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan peduli terhadap perlunya kebaikan umum. Dalam kaitannya dengna usia, piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanan aturan sebagai berikut. Piaget membagi beberapa tahapan dalam dua domain yakni kesadaran mengenai aturasn dan pelaksanaan aturan.

Tahapan domain kesadaran mengenai aturan:

1. usia 0-2 tahun: pada usia ini aturan dirasakn sebagai hal yang tidak bersifat memaksa.
2. Usia 2-8 tahun: pada usia ini aturan disikapi sebagai hal yang bersifatr sacral dan diterima tanpa pemikiran. 3. usia 8-12 tahun: pada usia ini aturan diterima sebagai hasil kesepakatan

Tahapan pada domain pelaksanan aturan:

1. usia 0-2 tahun: pada usia ini aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja.
2. usia 2-6 tahun: pada usia ini aturan dilakukan sebagai perilaku yang lebih berorientasi diri sendiri.
3. usia 6-10 tahun: pada usia ini aturan diterima sebagi perwujudan dari kesepakatan.
4. usia 10-12 tahun: pada usia ini aturan diterima sebagi ketentuan yan gsudah dihimpun.

Dari penelitian kohlberg merumuskan adanya tiga tingkat yang didasari atas enam tahap perkemabngan moral sebagai berikut:
1. Tingkat I: Prakonvensional (Preconventional)
a. Tahap I: Orientasi hukumman dan kepatuhan. Ciri moralita pada tahap ini adalh apapun yang pada akhirnya mendapat pujian atau dihadiahi adalh baik, dan adapun yang pada akhirnya dikenai hukuman dalh buruk.
b. Tahap 2: Orientasi instrumental nisbi. Ciri moralita pada tahap ini adalh seseorang berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan baik itu adalh sesuatu bila satu sama lain berbuat hal yang sama.

2. Tingkat II: Konvensional (Conventional)
a. Tahap 3: Orientasi umpan balik. Ciri utama moralita pada tahap ini adalah bahwa sesuatu hal yang dipandang baik dengan pertimbangan untuk memenuhi tanggapan orang lain baik atau baik karena memang disepakati.
b. Tahap 4: Orientasi hukum dan ketertiban. Ciri utama moralita pada tahap ini adalah bahwa sesuatu hal yang baik itu adalh yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagi pemenuhan kewajiban sesuai dengna norma hukum tersebut.
3. tingkat III: Poskonvensional (Postconventional)
a. tahap 5: Orientasi kontrak sosial legalistik. Ciri utama moralita adalah bahwa sesuatu dinilai baik bila sesuai dengna kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual.
b. Tahap 6: Orientasi prinsip etika universal. Ciri utama moralita pada tahap ini adalah bahwa sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana norma dan aturan dijabarkan.

Menurut http://fingeridea.wordpress.com Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, demokrasi, hukum, dan nilai/moral dapat disimpulkan menjadi :

Label: materi pendidikan kewarganegaraan